Menghadapi Transisi: NUPTK Gantikan NIDN dan Implikasinya bagi Karir Dosen

Perubahan besar dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia terjadi dengan penggantian NIDN menjadi NUPTK. Sebagai dosen, hal ini tentunya membawa dampak signifikan, baik dalam hal administrasi maupun pengembangan karir. Selama ini, NIDN digunakan sebagai identitas unik bagi dosen tetap. Namun, dengan kebijakan baru yang mulai berlaku pada 2024, NUPTK atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan kini menjadi identitas baru yang wajib dimiliki semua dosen. Transformasi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan data pendidikan di Indonesia. Meskipun terlihat sederhana, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi oleh dosen dan institusi pendidikan tinggi.

Perubahan kebijakan dari NIDN ke NUPTK diputuskan dengan alasan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data. Pemerintah berupaya menciptakan sistem data terintegrasi yang lebih praktis, sehingga semua pendidik dan tenaga kependidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat tercatat dalam satu platform yang sama. Dengan adanya NUPTK, diharapkan proses administrasi menjadi lebih mudah, baik untuk dosen maupun pihak universitas. Selain itu, transisi ini juga diharapkan dapat meminimalisir tumpang tindih identitas, terutama bagi dosen yang sebelumnya juga bekerja sebagai guru atau memiliki jabatan ganda di berbagai lembaga pendidikan.

Meskipun kebijakan ini memiliki niat yang baik, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Banyak dosen yang merasa kebingungan dan menghadapi kendala saat harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Proses pemutakhiran data di Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi dosen yang kurang terbiasa dengan sistem digital. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa perubahan identitas ini akan berdampak pada kelancaran kenaikan pangkat dan proses sertifikasi dosen. Sebagian besar dosen merasa bahwa mereka harus melalui tahapan yang cukup rumit untuk memastikan data mereka sesuai dengan ketentuan baru.

Selain tantangan teknis, terdapat juga aspek psikologis yang harus diperhatikan. Dosen yang selama bertahun-tahun menggunakan NIDN sebagai identitas resmi tentu merasa perlu beradaptasi dengan identitas baru mereka. Transisi dari NIDN ke NUPTK bukan hanya sekadar perubahan administrasi, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam cara sistem pendidikan tinggi di Indonesia dikelola. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, NUPTK tidak lagi eksklusif bagi dosen tetapi berlaku juga bagi tenaga kependidikan di berbagai jenjang pendidikan.

Bagi sebagian dosen, transisi ini membawa peluang baru. Mereka yang sebelumnya memiliki dua peran sebagai guru dan dosen kini dapat mengelola identitas mereka dengan lebih terintegrasi. Selain itu, NUPTK memberikan fleksibilitas bagi dosen untuk berkontribusi di berbagai institusi pendidikan tanpa harus terikat dengan satu identitas tertentu. Hal ini membuka peluang bagi dosen untuk terlibat dalam program pendidikan lintas jenjang dan meningkatkan kolaborasi antara sekolah dan universitas.

Namun demikian, proses adaptasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Institusi pendidikan tinggi perlu memastikan bahwa seluruh dosen mereka memahami kebijakan ini dan diberikan panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Sosialisasi kebijakan perlu dilakukan secara rutin agar tidak ada dosen yang tertinggal informasi. Selain itu, universitas perlu menyediakan layanan konsultasi dan bantuan teknis untuk memfasilitasi dosen dalam memperbarui data mereka di sistem.

Di tengah proses transisi ini, penting bagi dosen untuk proaktif dan mengambil inisiatif dalam mempersiapkan diri. Memahami kebijakan baru melalui sosialisasi dan membaca surat edaran dari kementerian adalah langkah awal yang penting. Dosen juga perlu menyiapkan dokumen pendukung seperti NIK dan surat keputusan kepegawaian untuk memastikan proses verifikasi berjalan lancar. Selain itu, berkomunikasi dengan bagian sumber daya manusia di universitas masing-masing dapat membantu mengatasi kendala yang mungkin muncul selama proses pemutakhiran data.

Bagi dosen yang sudah mengajukan NUPTK, sangat penting untuk memastikan bahwa status NUPTK mereka telah terverifikasi. Proses pengecekan ini dapat dilakukan secara mandiri melalui beberapa langkah praktis. Pertama, dosen dapat mengakses laman resmi Kemdikbudristek atau melalui portal Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIPATKA). Setelah masuk, dosen perlu memasukkan NIK atau data pribadi lain yang diminta pada kolom pencarian. Jika data sudah lengkap dan sesuai, sistem akan menampilkan status verifikasi NUPTK. Selain itu, dosen juga bisa memeriksa riwayat pemutakhiran data mereka di SISTER, yang mencatat setiap perubahan atau pembaruan terkait identitas dan status NUPTK. Apabila NUPTK belum terverifikasi, dosen dianjurkan segera menghubungi bagian administrasi universitas atau kantor LLDIKTI setempat untuk memastikan tidak ada dokumen yang terlewat.

Pada akhirnya, perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih terintegrasi dan efisien. Meskipun terdapat tantangan, dosen diharapkan dapat melihat peluang dalam kebijakan ini. Dengan NUPTK, mobilitas dosen dan kolaborasi lintas institusi dapat ditingkatkan, sehingga membuka ruang bagi pengembangan karir yang lebih luas. Selain itu, dosen juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan pendidikan di Indonesia dengan peran mereka yang semakin fleksibel.

Sebagai bagian dari komunitas akademik, dosen perlu beradaptasi dengan perubahan ini dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka. Dengan adanya NUPTK, dosen tidak hanya memiliki identitas baru tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pendidikan yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi setiap dosen untuk siap beradaptasi dan melihat perubahan ini sebagai bagian dari perjalanan profesional mereka.

Transisi dari NIDN ke NUPTK merupakan langkah besar dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Dengan dukungan yang tepat dan kesiapan dari semua pihak, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan karir dosen dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Institusi pendidikan tinggi dan dosen perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa proses transisi ini berjalan dengan lancar, sehingga tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai. Perubahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari era baru dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih terintegrasi dan efektif.

∼ARP∼

Daftar Pustaka

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Dosen dan Nomor Identitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Jakarta: Kemendikbudristek.
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). Surat Edaran No. 25 Tahun 2023 tentang Masa Transisi Pengajuan Jabatan Fungsional dan NUPTK di SISTER. Jakarta: Kemendikbud.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER): Pedoman Pemutakhiran Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem Pendataan Terintegrasi di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
5. Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Pendidikan Indonesia 2024. Jakarta: BPS.