Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, IPSH BRIN menghadirkan diskusi dengan topik 
Beragama Maslahat: Arah Kebijakan Tata Kelola Agama dalam Pemerintahan Baru

Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, moderasi beragama telah menjadi kebijakan negara. Moderasi beragama ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Perpres 18 tahun 2020. Berbagai program pemerintah, terutama di Kementerian Agama RI selalu dikaitkan dengan diksi moderasi.

Sementara Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 memperkenalkan diksi baru, beragama maslahat. Meskipun diksi maslahat termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), namun sebagian besar masyarakat belum familiar terhadap istilah ini. Menjadi pertanyaan, apa yang menjadi perbedaan mendasar antara beragama maslahat dengan moderasi beragama.

Guna membahas persoalan ini, Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, IPSH BRIN menghadirkan diskusi dengan topik *Beragama Maslahat: Arah Kebijakan Tata Kelola Agama dalam Pemerintahan Baru*, dengan narasumber:

*1. Prof. Dr. M. Amin Abdullah*: Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Materi: "Beragama Maslahat sebagai Landasan Filosofis Nation Building Indonesia"
*2. Didik Darmanto, S.Sos., M.P.A.*: Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan BAPPENAS
Materi: "Beragama Maslahat dalam RPJMN 2025-2029: Arah Kebijakan, Strategi, dan Program"
*3. M. Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D.*: Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI
Materi: "Kebijakan Kementerian Agama RI terkait Beragama Maslahat"
*4. Dr. Aji Sofanudin, M.Si.*: Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, BRIN
Materi: "Konsepsi Beragama Maslahat: Definisi, Dimensi, dan Indikator"

Moderator: *Rudy Harisyah Alam, M.A.*

Hari/Tgl : Rabu, 30 Oktober 2024
Waktu : 08.00 WIB – 16.00 WIB

Dilaksanakan secara hybrid di Kampus BRIN Gatot Subroto No 10 Jakarta

ID Rapat: 960 4995 5203
Kode Sandi: BRIN